Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang[1]. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.SEJARAHTerbentuknya Palang Merah Remaja dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dunia I (1914 – 1918) pada waktu itu Australia sedang mengalami peperangan. Karena Palang Merah Australia kekurangan tenaga untuk memberikan bantuan, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberikan tugas – tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dan majalah-majalah serta Koran bekas. Anak-anak tersebut terhimpun dalam suatu badan yang disebut Palang Merah Pemuda (PMP) kemudian menjadi Palang Merah Remaja (PMR).
Pada tahun 1919 didalam sidang Liga Perhimpunan Palang Merah Internasional diputuskan bahwa gerakan Palang Merah Remaja menjadi satu bagian dari perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemudian usaha tersebut diikuti oleh negara-negara lain. Dan pada tahun 1960, dari 145 Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagian besar sudah memiliki Palang Merah Remaja.
Di Indonesia pada Kongres PMI ke-IV tepatnya bulan Januari 1950 di Jakarta, PMI membentuk Palang Merah Remaja yang dipimpin oleh Ny. Siti Dasimah dan Paramita Abdurrahman. Pada tanggal 1 Maret 1950 berdirilah Palang Merah Remaja secara resmi di Indonesia.
[sunting] Pendidikan dan pelatihan PMR
Palang Merah Remaja atau PMR adalah organisasi kepemudaan binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah dan bertujuan memberitahukan pengetahuan dasar kepada siswa sekolah dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan umum dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Untuk mendirikan atau menjadi anggota palang merah remaja disekolah, harus diadakan Pendidikan dan Pelatihan Diklat untuk lebih mengenal apa itu sebenarnya PMR dan sejarahnya mengapa sampai ada di Indonesia, dan pada diklat ini para peserta juga mendapatkan sertifikat dari PMI. Dan baru dianggap resmi menjadi anggota palang merah apabila sudah mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh palang merah remaja disekolah.
PMI mengeluarkan kebijakan pembinaan PMR:
1. Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan.
2. Remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan.
3. Remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI.
4. Remaja adalah kader relawan.
5. Remaja calon pemimpin PMI masa depan.
Tujuan pembinaan dan pengembangan PMI masa depan:
1. Penguatan kualitas remaja dan pembentukan karakter.
2. Anggota PMR sebagai contoh dalam berperilaku hidup sehat bagi teman sebaya.
3. Anggota PMR dapat memberikan motivasi bagi teman sebaya untuk berperilaku hidup sehat.
4. Anggota PMR sebagai pendidik remaja sebaya.
5. Anggota PMR adalah calon relawan masa depan.
[sunting] Jumbara
Jumbara atau Jumpa Bhakti Gembira adalah kegiatan besar organisasi PMR seperti halnya jambore pada organisasi Pramuka.Jumbara diadakan dalam setiap tingkatan. Ada jumbara tingkat kabupaten, daerah dan Jumbara Nasional. dimana pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan PMI daerah yang bersangkutan.
[sunting] Tribakti PMR
dalam PMR ada tugas yang harus dilaksanakan, dalam PMR dikenal tri bakti yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh semua anggota. TRIBAKTI PMR (2009) tersebut adalah:
1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat
2. Berkarya dan berbakti kepada masyarakat
3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional.
[sunting] Tingkatan PMR
Di Indonesia dikenal ada 3 tingkatan PMR sesuai dengan jenjang pendidikan atau usianya
1. PMR Mula adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Dasar (10-12 tahun). Warna emblem Hijau
2. PMR Madya adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Menengah Pertama (12-15 tahun). Warna emblem Biru Langit
3. PMR Wira adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Menengah Atas (15-17 tahun). Warna emblem Kuning
[sunting] Prinsip dasar kepalangmerahan
Dalam PMR dikenalkan 7 Prinsip Dasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama"7 Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional" (Seven Fundamental Principle of Red cross and Red Crescent).
* Kemanusiaan
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, kerja sama dan perdamaian abadi antar sesama manusia.
* Kesamaan
Gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial atau pandangan politik. tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang lain sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah.
* Kenetralan
Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.
* Kemandirian
Gerakan bersifat mandiri, setiap perhimpunan Nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah dibidang kemanusiaan dan harus mentaati peraturan hukum yang berlaku dinegara masing-masing, namun gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan prinsip dasar gerakan.
* Kesukarelaan
Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
* Kesatuan
Didalam satu Negara hanya boleh ada satu perhimpunan Nasional dan hanya boleh memilih salah satu lembaga yang digunakan Palang merah Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan diseluruh wilayah negara bersangkutan.
* Kesemestaan
Gerakan bersifat semesta. Artinya, gerakan hadir diseluruh dunia. Setiap perhimpunan Nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu sama lain.
Hukum perikemanusiaan Internasional
Hukum ialah peraturan, ketentuan atau perjanjian yang sah dan mengikat, mungkin individu, kelompok, organisasi, ataupun Negara dan penerapannya, jika perlu dapat dilakukan dengan paksa. Hukum internasional ialah hukum yang ditetapkan oleh sejumlah Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat antar Negara di dunia dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika ada satu Negara yang ingin menjadi peserta harus mengajukan permohonan.
Hukum Perikemanusiaan ialah hukum yang berazaskan rasa kemanusiaan yang beradab selaku Mahluk Ciptaan Tuhan, yang mencegah perbuatan semena-mena guna melindungi manusia dari tindakan kejam dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu damai maupun pada waktu terjadinya persengketaan bersenjata antar Negara peserta maupun yang tedapat didalam suatu Negara.
Hukum Perikemanusiaan Internasional ialah hukum perikemanusiaan yang ditetapkan oleh suatu konfrensi diplomatic internasional dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika suatu Negara hendak menjadi peserta maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Sedangkan suatu negara yang telah menjadi peserta tetapi berkehendak untuk keluar dari status sebagai peserta berkewajiban memberitahukan dan menyampaikan peryataan.
Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah ialah Perhimpunan Nasional yang sudah memenuhi dan mematuhi persyaratan yang termuat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional dan sudah diakui oleh pemerintah Negara yang bersangkutan dan oleh Komite internasional Palang Merah di Jenewa.
Konperensi internasional adalah konperensi yang pesertanya berasal dari sejumlah Negara untuk menetapkan sesuatu berdasarkan kepentingan bersama. Statusnya ada yang bersifat diplomatic mewakili pemerintah yang bersangkutan dan yang bersifat bukan bersifat diplomatic mewakili instansi/organisasi/lembaga non pemerintah dan sebagainya.
Konvensi intenasional adalah keputusan/kesepakatan yang ditetapkan dalam konperensi diplomatic internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi.
Deklarasi adalah peryataan bersama yang ditetapkan dalam suatu konperensi diplomatic internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi. Protokol adalah suatu keputusan konperensi diplomatic internasional yang isinya berkaitan dengan suatu konvensi yang sebelumnya sudah ada dan Negara peserta terikat untuk melaksanakannya setelah Negara yang bersangkutan meretatifikasi.
Sejarah HPI
Untuk melindungi manusia terhadap kejahatan perang bukanlah suatu gagasan baru, dimasa lalu, beberapa peraturan kemanusiaan telah dihormati karena kebiasaan, dipaksakan oleh para pemimpin atau merupakan bagian perjanjian yang singkat. Pada abad ke-19 ditandai dengan perkembangan industri yang cepat dan angkatan perangpun dilengkapi persenjataan maut, karena alasan tersebut maka :
1859 Perang di Solferino, Italia.
Adalah suatu peperangan yang paling mengerikan dalam sejarah, lebih dari 50.000 tentara terbunuh atau terluka dalam sehari.
1862 Kenangan dari Solferino.
Buku yang ditulis Henry Dunant yang mengemparkan dunia.
1863 Konperensi Jenewa Tahun 1863.
Ahli-ahli dari 16 negara bertemu di Jenewa, Swiss dan melahirkan Palang Merah Nasional.
1864 Konperensi Jenewa 1864.
Suatu konperensi Diplomatic International yang diadakan di Jenewa, Swiss dan menyetujui suatu perjanjian untuk perlindungan bagi tentara yang luka dan Palang Merah sebagai lambang perlindungan bagi bagian medis angkatan perang.
1869 Deklarasi St. Petersburg.
Perjanjian resmi pertama yang melarang mengunakan beberapa jenis senjata di medan perang.
1874 Konperensi Brussel.
Usaha pertama yang menyusun hukum perang
1876 Lambang Bulan Sabit Merah.
Mulai dipergunakan Turki, lambang ini sama nilai dan artinya dengan Palang Merah.
1880 Buku pedoman Oxford
Suatu kumpulan peraturan adat (disusun oleh gustave Moynier untuk Institut Hukum Internasional).
1899 Konperensi Den Haag pertama.
Mempunyai tujuan untuk menjamin perdamaian abadi dan untuk membatasi perkembangan peralatan perang
Tiga Konvensi
1. Konvensi menyesuaikan perdamaian pada pertikaian internasional.
2. Konvensi tentang hukum dan tata cara perang di darat.
3. Penyesuaian Konvensi Jenewa tahun 1864 tentang peperangan laut.
Tiga Deklarasi
1. Melarang peluncuran proyektil dari balon udara.
2. Melarang penggunaan senjata tempur gas.
3. Melarang penggunaan peluru “dum-dum” (peluru yang dapat pecah dalam tubuh manusia.
1906 Revisi pertama Konvensi Jenewa.
1907 Konperensi Den Haag ke Dua.
Penyempurnaan ketiga konvensi tahun 1899 dan menyetujui 10 konvensi baru dan sejumlah peraturan. Beberapa pemerintah tidak pernah meratifikasi Konvensi Den Haag ini, konperensi ketiga telah diusulkan, tetapi tak pernah terlaksana karena tahun 1914-1918 terjadi perang dunia pertama. Dalam perang ini dipergunakan senjata untuk menghancurkan manusia secara masal, seperti senjata gas dan penderitaan yang harus ditanggung oleh para tawanan perang membuat hukum Jenewa harus direvisi. Setelah perang berakhir para pemerintah mencoba untuk menghimpun dunia melalui “Liga Bangsa-bangsa” dan mengajukan Hukum Perdamaian dan bukannya pengembangan Hukum Perang.
1919 Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Sampai akhir perang dunia pertama, perhimpunan nasional menggunakan sumber mereka sendiri untuk membantu korban perang. Menyadari dari pengalaman dan nilai kehormatan yang mereka dapatkan pada masa perang mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan pada masa damai, seperti memberikan bantuan pada korban bencana alam, pertolongan pertama pada kecelakaan, program donor darah serta merekapun membentuk perhimpunan sendiri.
1925 Protokol Jenewa.
Melarang menggunakan gas dalam pertempuran (berhubungan dengan Hukum Den Haag).
1928 Undang-undang dari Gerakan Palang Merah Internasional.
Menetapkan peranan ICRC, peranan Federasi Internasional dan Perhimpunan nasional dan menghimpun mereka dalam organisasi internasional dengan wewenang legistatif tertinggi pada : KONPERENSI INTERNASIONAL GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH. Para peserta konperensi terdiri dari perwakilan ICRC, Federasi Internasional, Perhimpunan Nsional dan Negara-negara yang terikat Konvensi Jenewa.
1929 Konvensi Jenewa.
Melindungi yang terluka, yang sakit dan melindungi peraturan konvensi Den Haag tentang tawanan perang.
1939 – 1945 Perang Dunia ke Dua.
Gagasan ICRC untuk mengadakan Konvensi tentang perlindungan penduduk sipil pada masa perang harus ditunda karena meletusnya perang dunia ke dua.
1945 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.
Melarang perang antar Negara, dengan tiga pengucalian :
1. Bela diri perorangan atau kelompok.
2. Perang kemerdekaan melawan kekuasaan penjajah atau rezim yang resialis.
3. Penerapan putusan Perserikatan bangsa-bangsa untuk mengembalikan perdamian dan keamanan internasional.
1948 Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia.
1949 Keempat konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus.
Yang memberikan perlindungan terhadap :
Konvensi I Korban yang terluka dan sakit di darat.
Konvensi II Orang yang terluka, sakit, dan korban kapal karam di laut.
Konvensi III tawanan perang.
Konvensi IV Penduduk sipil.
1966 Perjanjian Internasional tentang hak Azasi Manusia.
1. Perjanjian internasional untuk hak-hak Ekonomi, social dan kebudayan.
2. Perjanjian Internasional untuk hak-hak sipil dan politik.
1977 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa Tahun 1949.
Pada tanggl 10 Juni 1977 dua protocol ditambahkan pada konvensi Jenewa.
1. Protokol I Pertikaian internasional.
2. Protokol II Perikaian yang bersifat non Internasional/ pertikaian dalam suatu Negara.
Prinsip-Prinsip Dasar HPI
Hukum perikemanusiaan internasional terdiri dari sejumlah perjanjian dengan pasal-pasal yang menjelaskan secara mendetail hak dan kewajiban Negara, pasukan tempur, penduduk sipil dan organisasi kemanusiaan.
PENYEBARLUASAN
Pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan HPI seluas mungkin. Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Nasional harus membantu pemerintah dalm tugas ini. Semua anggota angkatan perang harus diintruksikan dan dilatih untuk menghormati HPI didalam semua keadaan/kesempatan. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan pengetahuan dan memahami HPI.
PERBEDAAN YANG JELAS ANTARA PASUKAN YANG BERTEMPUR DAN YANG TIDAK BERTEMPUR
Pasukan tempur diharus untuk membedakan diri dengan populasi sipil. Sasaran militer harus dijauhkan dari populasi sipil dan tempat-tempat yang dilindungi.
PEMBATASAN-PEMBATASAN
Persenjataan dan metode perang yang mengakibatkan kehancuran dan kehilangan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan adalah dilarang. Pelanggaran dan penyalahgunaan lambang perlindungan, seperti lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bendera putih, harus dihindari disetiap waktu dan di setiap tempat. Benda-benda budaya dan instalasi-instalasi yang mengandung kekuatan/energi yang berbahaya harus dibawah proteksi/perlindungan khusus.
Peraturan-peraturan Konfrontasi
PENCEGAHAN
Serangan harus semata-mata diarahkan pada sasaran militer. Tidak dapat seorangpun yang dilindungi dapat digunakan sebagai perisai agar pada tempat tertentu menjadi kebak terhadap serangan militer dengan keberadaan mereka. Setiap pencegahan harus dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan kerrusakan sipil.
HORMAT PADA ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI
Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu permusuhan, termasuk pihak musuh yang tidak mampu bertempur (terluka, sakit, tawanan) harus diperlakukan secara manusiawi. Pembunuhan, penyiksaan, pemotongan anggota badan, tindakan memperlakukan harkat manusia, tindakan kejam dan merendahkan martabat manusia adalah dilarang di setiap waktu dan di setiap tempat. Dilarang untuk membuat penduduk sipil menderita kelaparan dan menghancurkan fasilitas yang penting untuk kelangsungan hidup mereka dan menyebabkan kerusakan yang parah dan berjangka waktu lama bagi lingkungan hidup. Dilarang melakukan penjarahan dan penghancuran yang tidak perlu.
BANTUAN
Yang terluka, sakit dan harus dikumpulkan dan dirawat, teman maupun musuh diperlakukan sama. Tindakan perlindungan dan bantuan untuk para korban harus diijinkan. Orang-orang, kendaraan, dan instalasi yang ditandai dengan lambing Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tidak boleh diserang, pekerjaan mereka harus diberi kemudahan. Tawanan perang dan rakyat sipil yang diinternir harus diijinkan untuk berkorespondensi dengan keluarga mereka.
SUPERVISI DAN SANKSI
Pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk menghormati HPI tetapi memastikan untuk mematuhinya. Mereka harus membuat undang-undang yang diperlukan dalam memberikan hukuman/sanksi yang efektif untuk orang yang melanggar HPI. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) harus diberitahu dan diijinkan mengunjungi tawanan perang dan interniram sipil.Hukum ialah peraturan, ketentuan atau perjanjian yang sah dan mengikat, mungkin individu, kelompok, organisasi, ataupun Negara dan penerapannya, jika perlu dapat dilakukan dengan paksa. Hukum internasional ialah hukum yang ditetapkan oleh sejumlah Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat antar Negara di dunia dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika ada satu Negara yang ingin menjadi peserta harus mengajukan permohonan.
Hukum Perikemanusiaan ialah hukum yang berazaskan rasa kemanusiaan yang beradab selaku Mahluk Ciptaan Tuhan, yang mencegah perbuatan semena-mena guna melindungi manusia dari tindakan kejam dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu damai maupun pada waktu terjadinya persengketaan bersenjata antar Negara peserta maupun yang tedapat didalam suatu Negara.
Hukum Perikemanusiaan Internasional ialah hukum perikemanusiaan yang ditetapkan oleh suatu konfrensi diplomatic internasional dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika suatu Negara hendak menjadi peserta maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Sedangkan suatu negara yang telah menjadi peserta tetapi berkehendak untuk keluar dari status sebagai peserta berkewajiban memberitahukan dan menyampaikan peryataan.
Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah ialah Perhimpunan Nasional yang sudah memenuhi dan mematuhi persyaratan yang termuat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional dan sudah diakui oleh pemerintah Negara yang bersangkutan dan oleh Komite internasional Palang Merah di Jenewa.
Konperensi internasional adalah konperensi yang pesertanya berasal dari sejumlah Negara untuk menetapkan sesuatu berdasarkan kepentingan bersama. Statusnya ada yang bersifat diplomatic mewakili pemerintah yang bersangkutan dan yang bersifat bukan bersifat diplomatic mewakili instansi/organisasi/lembaga non pemerintah dan sebagainya.
Konvensi intenasional adalah keputusan/kesepakatan yang ditetapkan dalam konperensi diplomatic internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi.
Deklarasi adalah peryataan bersama yang ditetapkan dalam suatu konperensi diplomatic internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi. Protokol adalah suatu keputusan konperensi diplomatic internasional yang isinya berkaitan dengan suatu konvensi yang sebelumnya sudah ada dan Negara peserta terikat untuk melaksanakannya setelah Negara yang bersangkutan meretatifikasi.
Sejarah HPI
Untuk melindungi manusia terhadap kejahatan perang bukanlah suatu gagasan baru, dimasa lalu, beberapa peraturan kemanusiaan telah dihormati karena kebiasaan, dipaksakan oleh para pemimpin atau merupakan bagian perjanjian yang singkat. Pada abad ke-19 ditandai dengan perkembangan industri yang cepat dan angkatan perangpun dilengkapi persenjataan maut, karena alasan tersebut maka :
1859 Perang di Solferino, Italia.
Adalah suatu peperangan yang paling mengerikan dalam sejarah, lebih dari 50.000 tentara terbunuh atau terluka dalam sehari.
1862 Kenangan dari Solferino.
Buku yang ditulis Henry Dunant yang mengemparkan dunia.
1863 Konperensi Jenewa Tahun 1863.
Ahli-ahli dari 16 negara bertemu di Jenewa, Swiss dan melahirkan Palang Merah Nasional.
1864 Konperensi Jenewa 1864.
Suatu konperensi Diplomatic International yang diadakan di Jenewa, Swiss dan menyetujui suatu perjanjian untuk perlindungan bagi tentara yang luka dan Palang Merah sebagai lambang perlindungan bagi bagian medis angkatan perang.
1869 Deklarasi St. Petersburg.
Perjanjian resmi pertama yang melarang mengunakan beberapa jenis senjata di medan perang.
1874 Konperensi Brussel.
Usaha pertama yang menyusun hukum perang
1876 Lambang Bulan Sabit Merah.
Mulai dipergunakan Turki, lambang ini sama nilai dan artinya dengan Palang Merah.
1880 Buku pedoman Oxford
Suatu kumpulan peraturan adat (disusun oleh gustave Moynier untuk Institut Hukum Internasional).
1899 Konperensi Den Haag pertama.
Mempunyai tujuan untuk menjamin perdamaian abadi dan untuk membatasi perkembangan peralatan perang
Tiga Konvensi
1. Konvensi menyesuaikan perdamaian pada pertikaian internasional.
2. Konvensi tentang hukum dan tata cara perang di darat.
3. Penyesuaian Konvensi Jenewa tahun 1864 tentang peperangan laut.
Tiga Deklarasi
1. Melarang peluncuran proyektil dari balon udara.
2. Melarang penggunaan senjata tempur gas.
3. Melarang penggunaan peluru “dum-dum” (peluru yang dapat pecah dalam tubuh manusia.
1906 Revisi pertama Konvensi Jenewa.
1907 Konperensi Den Haag ke Dua.
Penyempurnaan ketiga konvensi tahun 1899 dan menyetujui 10 konvensi baru dan sejumlah peraturan. Beberapa pemerintah tidak pernah meratifikasi Konvensi Den Haag ini, konperensi ketiga telah diusulkan, tetapi tak pernah terlaksana karena tahun 1914-1918 terjadi perang dunia pertama. Dalam perang ini dipergunakan senjata untuk menghancurkan manusia secara masal, seperti senjata gas dan penderitaan yang harus ditanggung oleh para tawanan perang membuat hukum Jenewa harus direvisi. Setelah perang berakhir para pemerintah mencoba untuk menghimpun dunia melalui “Liga Bangsa-bangsa” dan mengajukan Hukum Perdamaian dan bukannya pengembangan Hukum Perang.
1919 Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Sampai akhir perang dunia pertama, perhimpunan nasional menggunakan sumber mereka sendiri untuk membantu korban perang. Menyadari dari pengalaman dan nilai kehormatan yang mereka dapatkan pada masa perang mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan pada masa damai, seperti memberikan bantuan pada korban bencana alam, pertolongan pertama pada kecelakaan, program donor darah serta merekapun membentuk perhimpunan sendiri.
1925 Protokol Jenewa.
Melarang menggunakan gas dalam pertempuran (berhubungan dengan Hukum Den Haag).
1928 Undang-undang dari Gerakan Palang Merah Internasional.
Menetapkan peranan ICRC, peranan Federasi Internasional dan Perhimpunan nasional dan menghimpun mereka dalam organisasi internasional dengan wewenang legistatif tertinggi pada : KONPERENSI INTERNASIONAL GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH. Para peserta konperensi terdiri dari perwakilan ICRC, Federasi Internasional, Perhimpunan Nsional dan Negara-negara yang terikat Konvensi Jenewa.
1929 Konvensi Jenewa.
Melindungi yang terluka, yang sakit dan melindungi peraturan konvensi Den Haag tentang tawanan perang.
1939 – 1945 Perang Dunia ke Dua.
Gagasan ICRC untuk mengadakan Konvensi tentang perlindungan penduduk sipil pada masa perang harus ditunda karena meletusnya perang dunia ke dua.
1945 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.
Melarang perang antar Negara, dengan tiga pengucalian :
1. Bela diri perorangan atau kelompok.
2. Perang kemerdekaan melawan kekuasaan penjajah atau rezim yang resialis.
3. Penerapan putusan Perserikatan bangsa-bangsa untuk mengembalikan perdamian dan keamanan internasional.
1948 Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia.
1949 Keempat konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus.
Yang memberikan perlindungan terhadap :
Konvensi I Korban yang terluka dan sakit di darat.
Konvensi II Orang yang terluka, sakit, dan korban kapal karam di laut.
Konvensi III tawanan perang.
Konvensi IV Penduduk sipil.
1966 Perjanjian Internasional tentang hak Azasi Manusia.
1. Perjanjian internasional untuk hak-hak Ekonomi, social dan kebudayan.
2. Perjanjian Internasional untuk hak-hak sipil dan politik.
1977 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa Tahun 1949.
Pada tanggl 10 Juni 1977 dua protocol ditambahkan pada konvensi Jenewa.
1. Protokol I Pertikaian internasional.
2. Protokol II Perikaian yang bersifat non Internasional/ pertikaian dalam suatu Negara.
Prinsip-Prinsip Dasar HPI
Hukum perikemanusiaan internasional terdiri dari sejumlah perjanjian dengan pasal-pasal yang menjelaskan secara mendetail hak dan kewajiban Negara, pasukan tempur, penduduk sipil dan organisasi kemanusiaan.
PENYEBARLUASAN
Pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan HPI seluas mungkin. Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Nasional harus membantu pemerintah dalm tugas ini. Semua anggota angkatan perang harus diintruksikan dan dilatih untuk menghormati HPI didalam semua keadaan/kesempatan. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan pengetahuan dan memahami HPI.
PERBEDAAN YANG JELAS ANTARA PASUKAN YANG BERTEMPUR DAN YANG TIDAK BERTEMPUR
Pasukan tempur diharus untuk membedakan diri dengan populasi sipil. Sasaran militer harus dijauhkan dari populasi sipil dan tempat-tempat yang dilindungi.
PEMBATASAN-PEMBATASAN
Persenjataan dan metode perang yang mengakibatkan kehancuran dan kehilangan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan adalah dilarang. Pelanggaran dan penyalahgunaan lambang perlindungan, seperti lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bendera putih, harus dihindari disetiap waktu dan di setiap tempat. Benda-benda budaya dan instalasi-instalasi yang mengandung kekuatan/energi yang berbahaya harus dibawah proteksi/perlindungan khusus.
Peraturan-peraturan Konfrontasi
PENCEGAHAN
Serangan harus semata-mata diarahkan pada sasaran militer. Tidak dapat seorangpun yang dilindungi dapat digunakan sebagai perisai agar pada tempat tertentu menjadi kebak terhadap serangan militer dengan keberadaan mereka. Setiap pencegahan harus dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan kerrusakan sipil.
HORMAT PADA ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI
Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu permusuhan, termasuk pihak musuh yang tidak mampu bertempur (terluka, sakit, tawanan) harus diperlakukan secara manusiawi. Pembunuhan, penyiksaan, pemotongan anggota badan, tindakan memperlakukan harkat manusia, tindakan kejam dan merendahkan martabat manusia adalah dilarang di setiap waktu dan di setiap tempat. Dilarang untuk membuat penduduk sipil menderita kelaparan dan menghancurkan fasilitas yang penting untuk kelangsungan hidup mereka dan menyebabkan kerusakan yang parah dan berjangka waktu lama bagi lingkungan hidup. Dilarang melakukan penjarahan dan penghancuran yang tidak perlu.
BANTUAN
Yang terluka, sakit dan harus dikumpulkan dan dirawat, teman maupun musuh diperlakukan sama. Tindakan perlindungan dan bantuan untuk para korban harus diijinkan. Orang-orang, kendaraan, dan instalasi yang ditandai dengan lambing Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tidak boleh diserang, pekerjaan mereka harus diberi kemudahan. Tawanan perang dan rakyat sipil yang diinternir harus diijinkan untuk berkorespondensi dengan keluarga mereka.
SUPERVISI DAN SANKSI
Pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk menghormati HPI tetapi memastikan untuk mematuhinya. Mereka harus membuat undang-undang yang diperlukan dalam memberikan hukuman/sanksi yang efektif untuk orang yang melanggar HPI. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) harus diberitahu dan diijinkan mengunjungi tawanan perang dan interniram sipil.P3KHPI WIRA 
